Penulis : Joni Lovenduski
Penerbit : Kanisius Yogyakarta
Cetakan : 1, 2009
Tebal : 340 halaman
Ada tesis yang mengatakan bahwa meningkatnya jumlah wakil perempuan di dunia politik akan mengubah wajah politik. Benarkah demikian? Ketika perempuan memperoleh kursi di parlementer ada sejumlah persyaratan bagi perempuan untuk bertingkah laku seperti laki-laki. Keterwakilan perempuan di dunia politik masih dibingkai dengan aturan-aturan main yang dibuat oleh laki-laki. Ironis! Inilah kepura-puraan politis! Di satu sisi, memberikan kesempatan untuk keterwakilan perempuan, tetapi di sisi lain gerak perempuan masih dibatasi oleh arogansi maskulinitas. Praktek-praktek politik masih sangat menghargai bentuk-bentuk maskulinitas tradisional dan tidak mengijinkan bentuk-bentuk feminitas tradisional. Politik berparas perempuan, tetapi berjiwa laki-laki.
Politik perempuan yang masih paradoks dan terbelah inilah yang kerap membuat gusar kaum feminis kontemporer. Perempuan seolah masih dipermainkan dengan beragam atribut yang terus mengkerdilkan peran public perempuan. Situasi social juga dirintangi dengan snagat ketat, sehingga gerak politik perempuan mudah tersendat di persimpangan jalan. Fakta inilah yang dikuak secara mendalam oleh Joni Lovenduski dalam bertajuk “Politik Berparas Perempuan”.
Lovenduski melihat bahwa perempuan menghadapi rintangan yang serius untuk menjadi pelaku politik. Pertama, sumber daya perempuan yang diperlukan untuk memasuki wilayah politik lebih lemah. Perempuan lebih miskin dari pada laki-laki dan cenderung tidak ditempatkan pada jabatan-jabatan yang mendukung kegiatan politik. Kedua, bermacam-macam kekangan gaya hidup yang menyebabkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik. Kelurag dan kewajiban-kewajiban lain yang menuntut kewajiban penuh secara khas dijalankan oleh perempuan telah mengurangi waktu mereka untuk melakukan kegiatan lain. Ketiga, tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki yang menghalangi kaum perempuan mengejar karier politik dan menghalangi rekruetmen politik bagi mereka yang ingin tampil ke depan. (hal. 88).
Kendala yang juga sangat krusial, bagi penulis, juga terletak dalam kendala institusional. Lembaga dan kebijakan public didesains sedemikian rupa sehingga perempuan tidak memiliki akses dan kesempatan untuk mendapatkan ruang public yang sesuai dengan kompetensi mereka. Karena kendalanya sudah sistemik, maka perempuan banyak terjebak dalam kubangan yang “mengerikan”, karena keterwakilannya di lembaga perwakilan rakyat juga masih belum banyak bisa melakukan gerak perubahan yang maksimal. Tak lain karena sendiri dalam lembaga Negara juga sudah terjebak dengan ragam kebijakan yang tak ramah dengan kaum perempuan.
Negara-negara di Timur Tengah masih banyak yang menerapkan standar ganda bagi perempuan. Lovenduski melihat bahwa perempuan di Timur Tengah belum mendapatkan tempat yang layak dalam ruang public, karena seksisme politik masih sangat kental dalam dunia perpolitikan di Timur Tengah. Arab Saudi, Mesir, Syiria, dan lainnya menjadi contoh yang diurai penulis bahwa Negara Timur Tengah masih sangat maskulin, hak-hak feminis masih terbelenggu system institusional yang snagat mengekang perempuan berkiprah di ruang public. Barangkali tidak salah kalau tidak sedikit kasus tenaga kerja wanita yang bertugas di Timur Tengah mendapatkan perlakukan yang tidak hormat, karena pandangan public ihwal perempuan di Timur Tengah masih terbelah.
Namun demikian, penulis juga mengkritik pola perilaku demokrasi di Barat yang sebenarnya juga masih banyak kasus yang mencederai perempuan. Di Inggris, penulis melihat bahwa partai-partai politik belum memberikan porsi sederajat bagi perempuan untuk berkiprah. Baik Partai Republik, Partai Demokrat, Partai Buruh, belum melakukan gerakan radikal dalam memberdayakan keterwakilan perempuan di dunia politik. Ini berimplikasi bahwa perempuan yang duduk di lembaga perwakilan juga belum bisa menyuarakan secara total dalam mengangkat harkat dan martabar perempuan di dunia politik. Ini sebuah ironis, karena Barat selama ini selalu menggelorakan feminisasi politik, tetapi pencederaan atas politik perempuan ternyata masih kental di sana. Dan ini diakui oleh penulis buku ini yang merupakan professor politik di London.
Maka dari itu, Lovenduski bergerak dalam argumennya bahwa keadilan social sangat realistis untuk mendudukkan perempuan secara sederajat dengan laki-laki. Bagi penulis, argumen yang paling kuat untuk mendukung bertambahnya perwakilan perempuan adalah argument yang di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Argument tersebut menyatakan bahwa sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan, terutama di suatu Negara yang menganggap diri sebagai Negara demokrasi modern. Mengutip Anne Phillips, penulis menyatakanbahwa “tidak ada argument yang bertolak dari keadilan dapat mempertahankan keadaan seperti sekarang ini; dan…ada argument keadilan untuk kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Argument-argumen tambahan mengenai kodrat perwakilan dapat mengaburkan inti pokok itu, tetapi argument-argumen tambahan itu tidak pernah dapat membalikkannya.
Argument keadilan juga di dukung oleh klaim-klaim dari kewargaan. Kewargaan merupakan sekumpulan hak, kewajiban, alat kelengkapan, dan identitas yang membentuk milik seseorang dalam system politik. Dalam istilah-istilah konstitusional, perempuan secara formal mempunyai kewargaan yang sama dengan laki-laki dalam sistem-sistem demokratis. Namun demikian, cara tatanan-tatanan kelembagaan merumuskan kewargaan dapat memiliki pengaruh berbeda pada perempuan dan laki-laki. Demokrasi di Negara modern yang di pahami secara sempit yang di gambarkan di atas memungkinkan sistem pemilihan yang secara khusus tidak menguntungkan bagi perempuan. Dapat di perdebatkan, sistem pemilihan Westminster merupakan rintangan besar bagi perwakilan perempuan (hal. 48-49).
Perjuangan feminisasi politik yang diakui penulis memang masih terjal. Tetapi itu tidaklah kemudian menyurutkan spirit kaum feminis untuk bergerak lebih maju, karena jalan terjal inilah yang akan membuka tabir dan titik terang untuk pencerahan kaum perempuan di masa depan.
*Aktivis Perempuan, tinggal di Yogyakarta.
